Teladan PKS dalam Transparansi Rekening

PKS boleh jadi satu-satunya institusi partai yang paling siap dilakukannya audit rekening. Shunduquna Juyubuna, ‘Kantong Kami Brankas Kami’, menjadi ruh bagi setiap kader dan simpatisannya untuk mendanai operasional kepartaian. Manajemen Keuangan yang dilakukan oleh kumpulan orang-orang yang memiliki moralitas tinggi terbukti melahirkan kepercayaan yang luar biasa dari para pendukungnya.

———————————————————————————————————————–

Jumat, 07/11/2008 09:28 WIB
Rekening Partai Diawasi PPATK, PKS Tak Takut
Indra Subagja - detikNews

Jakarta - Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) digandeng Bawaslu untuk mengawasi rekening partai pada pemilu 2009. PKS, sebagai salah satu partai peserta pemilu pun tidak gentar.

“PPATK dan Bawaslu silakan memantau pergerakan uang,” kata Kepala Bidang Humas PKS Mabruri saat dihubungi lewat telepon, Jumat (7/11/2008).

Mabruri juga menjamin bila dana kampanyenya bukan berasal dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Dana kampanye PKS digali dari kader dan bisa dipertanggungjawabkan. Dana kampanye tidak mesti kampanye banyak yang penting berkah,” tambahnya.

Sebelumnya Ketua PPATK Yunus Husein menjamin bila menemukan uang haram dalam pemilu 2009, untuk pidananya akan diserahkan kepada Bareskrim Polri.(ndr/gah)

Source : http://www.detiknews.com/read/2008/11/07/092833/1032830/10/rekening-partai-diawasi-ppatk-pks-tak-takut

Teladan PKS dalam Kaderisasi Partai

PKS sebagai partai da’wah benar-benar menjadi teladan pentingnya berkonsentrasi pada bidang kaderisasi. Semua kader harus melewati tahapan pembinaan yang selektif dan ketat, tanpa mengenal ketokohannya. Calon pemimpin yang terlahir, meski beresiko tidak terkenal di masyarakat, namun mendapatkan pengakuan atas ideologi, komitmen, kualitas, dan semangat, sebagai hasil proses kaderisasi yang panjang.

Bahkan lebih jauh, setiap pemimpin PKS yang telah keluar dari partai karena menduduki jabatan penting (baca : amanah), dan kemudian bergabung kembali dalam struktur partai harus kembali mengikuti proses kaderisasi yang berjenjang.

————————————————————————-
Pengamat: PKS Lebih Konkret dari Parpol Lain
Jum’at, 31 Oktober 2008 - 08:06 wib
Rosmiyati Dewi Kandi - Sindo

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai lebih konkret dibanding partai politik (parpol) lain peserta Pemilu 2009. Tolak ukurnya, yaitu adanya target peningkatan kaderisasi di partai pimpinan Tifatul Sembiring itu.

“Pemilu 1999, 1 kader PKS harus membina 7 orang, di Pemilu 2004 1 kader 13 binaan, dan Pemilu 2009 ini, 1 kader 24 orang. Teman-teman di PKS kalau bicara kader pakai data dan itu konkrit,” ujar pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Eep Saefullah Fatah usai menjadi pembicara acara Orasi dan Diskusi Politik: Merumuskan Agenda Politik Kaum Muda dalam Pemilu 2009 di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (30/10/2008).

Eep mengatakan, kejelasan target dalam setiap aktivitas politik PKS itu yang membedakan dengan parpol lain. Hal lain, Eep mengaku siap bekerja di saat politisi lain menikmati libur mereka. “Politisi PKS siap bekerja keras dikala politisi lain sibuk,” imbuhnya.

Metode kerja PKS ini merupakan salah satu dari dua cara mengantongi pengalaman sebagai modal menjadi calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres). Dosen Ilmu Politik ini menjelaskan ada dua cara politisi mendapat pengalaman yakni membangun basis konstituen dan pengalaman formal.

“Membangun konstituen juga ada dua yaitu dengan cara lunak seperti di lembaga swadaya masyarakat, atau secara keras seperti bergelut di partai. Ini yang dilakukan PKS dan menjadi pembeda dengan partai lain,” terangnya. (lsi)

Source : http://pemilu.okezone.com/index.php/read/2008/10/31/267/159263/pengamat-pks-lebih-konkret-dari-parpol-lain

Teladan PKS Untuk Semua

Sesungguhnya semua bangsa berhak memiliki spirit dan aura ketokohan para pahlawan bangsa, karena negeri ini merdeka karena rahmat Allah dan kemudian akumulasi kepahlawanan para tokoh bangsa. Adalah sebuah hal yang patut disesalkan, ketika sebagian kelompok/golongan/partai merasa memiliki satu atau sebagian pahlawan tertentu, merasa paling berhak menguasai spirit dan auranya, dan kemudian mengekslusifkannya hanya untuk kelompok/golongan/partai mereka saja. Justeru sebaliknya, dikhawatirkan akan memperlihatkan bahwa kelompok/golongan/partai yang mempermasalahkan hal ini, seakan belum menginternalisasikan spirit dan aura para tokoh bangsa yang kita kagumi bersama ini.

Di tengah momentum Kebangkitan Nasional, PK Sejahtera sebagai partai da’wah telah berupaya menggunakan beragam jalur yang ada untuk mengembalikan spirit dan aura ketokohan para pahlawan bangsa, agar seluruh generasi bangsa yang saat ini masih hidup menguatkan dan semakin mengokohkannya dalam pribadi masing-masing, sehingga terakumulasi menjadi kekuatan yang dahsyat untuk membawa negeri ini bersama dalam satu keterikatan, melompat menuju kemenangan.

———————————————————————————————————————

Jumat, 31/10/2008 10:08 WIB
Tampilkan Pahlawan Nasional
Sejarahwan: Iklan PKS Tak Salah
Ken Yunita - detikNews

Jakarta - Gambar KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari muncul di iklan politik PKS. Partai ini pun kena protes. Apakah PKS patut disalahkan karena menampilkan para pahlawan nasional itu untuk kampanye?

Menurut sejarahwan Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Asvi Warman Adam, tidak ada masalah dalam iklan politik PKS yang kini kerap lalu lalang di layar kaca itu. Hal itu karena, kedua tokoh yang muncul adalah pahlawan nasional.

“Itu ikon pahlawan nasional, itu nggak masalah. Boleh dipakai siapa saja,” kata Asvi kepada detikcom, Jumat (31/10/2008).

Asvi menilai, tampilnya tokoh nasional di dalam iklan politik sangat positif. Anak-anak dan masyarakat, dapat belajar sejarah dari iklan.

“Kan tidak semua tokoh nasional diajarkan dalam pelajaran sejarah sekolah. Jadi saya mendukung sekali dan kalau bisa malah ditambah,” katanya.

Sebelumnya, Gerakan Pemuda Nahdhatul Ulama (NU) mempermasalahkan iklan PKS yang menampilkan tokoh pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari. Sementara Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah merasa pemuatan pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dalam iklan politik PKS di televisi akan merugikan Muhammadiyah.(ken/iy)

Source : http://www.detiknews.com/read/2008/10/31/100814/1028956/10/sejarahwan-iklan-pks-tak-salah

Komentar lainnya :

Aswi (Sejarahwan) : “Itu bisa jadi media untuk menyosialisasikan tokoh nasional dan pahlawan nasional yang tidak dikenal luas,” ujarnya.
Source : http://www.detiknews.com/read/2008/10/31/093904/1028927/10/pks-diminta-selesaikan-soal-iklan-secara-kekeluargaan

Bachtiar Effendi (Pengamat) : “Dalam iklan Suster Apung (red: iklan PAN) memang layak untuk dipermasalahkan. Sebab yang melakukan protes orang yang bersangkutan,” ujar Gazali saat dihubungi detikcom.
Sedangkan dalam masalah iklan PKS, protes tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terkait langsung dengan tokoh yang dimunculkan PKS. Misalnya keturunan dari tokoh-tokoh tersebut, seperti Megawati, Gus Dur atau keturunan Ahmad Dahlan.
Source : http://www.detiknews.com/read/2008/10/31/185649/1029347/159/hanya-masalah-keluarga

Dhia Prekasa Yoedha (Juru bicara DPD PDIP DKI Jakarta) : “Itu sesuatu yang cerdas dan luar biasa sebagai bentuk penghargaan. Bangsa yang besar memang harus menghargai pahlawannya.”

Gus Nuril (Mantan Ketua Pasukan Berani Mati NU) : “Itu cara bagus. PKS sangat cerdas dan pintar dalam marketing. PKB sendiri yang memiliki tokohnya, tidak bisa mengambil peluang emas,” ujar KH Nuril Arifin alias Gus Nuril usai diskusi rutin yang bertajuk ‘Kongkow Bareng Gus Dur’ di Utan Kayu, Jakarta, Sabtu (1/11/2008).
Gus Nuril menilai, dirinya sebagai orang NU dan sebagai orang kepercayaan Gus Dur merasa bangga atas sosok Hasyim, yang bisa dimanfaatkan untuk mengingatkan kembali tentang memori kebesarran seorang pemimpin. Diakuinya, sosok Hasyim Asy’ari merupakan tokoh pendiri NU yang sudah tidak lagi dikenal di kalangan NU sendiri.

“Beliau itu kan tokoh nasional, dan itu diakui oleh PKS. PKB yang ter nyata merupakan dari kebesaran itu, tidak mampu melihat peluang. PKS mampu mengakomodir pemikiran Asy’ari dibanding orang PKB atau NU,” tutur Gus Nuril.(hri) (hri)
Source : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/11/01/1/159620/iklan-mbah-hasyim-pks-lebih-cerdas-dari-pkb/iklan-mbah-hasyim-pks-lebih-cerdas-dari-pkb

Yang mempermasalahkan :
1. Armyn Gultom (Ketua PP Pemuda Muhammadiyah)
Source : http://www.detiknews.com/read/2008/10/31/074729/1028853/10/pp-pemuda-muhammadiyah-tuntut-pks-tarik-iklan-politiknya
2. Adin Jauharidin (Ketua PMII Pusat)
Source : http://www.detiknews.com/read/2008/10/31/185649/1029347/159/hanya-masalah-keluarga
3. Ali Masykur Musa (Ketua PKB versi Gus Dur)
Source : http://www.detiknews.com/read/2008/10/31/123646/1029077/10/ali-masykur-pks-harus-minta-maaf-pada-pbnu
4. Anang Anas Azhar (Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumut)
Source : http://www.detiknews.com/read/2008/10/29/155954/1027978/10/iklan-pakai-hasyim-asyari-pks-diprotes-generasi-muda-nu

Teladan Dalam Sikap Politik PKS

 PK Sejahtera memberikan teladan yang baik dalam hal ini, di tengah hiruk pikuk pencalonan presiden saat ini, yakni,

- Tidak ada satupun kadernya yang menonjolkan diri, dan mencalonkan dirinya sendiri untuk menjadi calon presiden, bahkan sekelas dan setenar Ketua MPR sekalipun beliau selalu tundur dengan mekanisme partai. Demikianlah satu hasil dari kaderisasi partai yang berjalan dengan baik

- Percaya Diri memunculkan nama-nama kader terbaiknya, meskipun banyak di antara nama calon presiden yang diajukan tersebut tidak tenar di mata masyarakat

- Secara tegas tetap menyuarakan beberapa isu nasional yang penting, seperti Lapindo, KPK, BLBI, Negara Kesatuan, Anggaran Pendidikan 20%, dan Komitmen Koalisi dengan Ide Terbatas. Sementara partai lain, sudah melupakan isu nasional yang belum selesai ini, dan sibuk dengan pembicaraan tentang Pemilu saja.

——————————————————————————————————– 

Minggu, 26/10/2008 20:16:34

Musyawarah Majelis Syura

Sikap politik PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung dan berperan aktif dalam usaha
memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia.

Sikap politik PKS terhadap beberapa kondisi aktual Bangsa

1.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung dan berperan aktif dalam usaha memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu PKS memandang posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap diperlukan di Indonesia dan bahkan harus diperkuat peranannya dengan menghadirkan KPK di daerah-daerah disertai dengan penyediaan tenaga-tenaga profesional yang memiliki integritas tinggi. PKS juga berharap KPK dapat masuk ke dalam masalah-masalah korupsi yang memiliki dampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, seperti dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan BUMN-BUMN strategis.

2.Dalam menghadapi krisis global, PKS mengapresiasi kebijakan yang telah diambil Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai langkah yang cukup efektif untuk meredam kepanikan. Namun ini harus dijaga keberlanjutannya untuk menghasilkan ekspektasi publik yang positif atas sistem keuangan dan ekonomi Indonesia, karena dampak krisis ini masih akan panjang. Dalam jangka pendek perlu dikembangkan langkah-langkah yang memberikan dukungan kongkrit kepada sektor riil diantaranya: stabilisasi harga, fasilitasi pengembangan pasar ekspor alternatif, menurunkan harga BBM, dll. Dalam jangka panjang untuk menghindari krisis lebih lanjut penting dilakukan perumusan kebijakan ekonomi alternatif yang telah terbukti handal dalam menghadapi gempuran krisis ekonomi nasional 1998 dan  krisis global saat ini, seperti yang sudah mulai dirintis oleh Pemerintah RI melalui penerapan UU Perbankan Syariah dan UU Surat Berharga Syariah Nasional (Sukuk).

3.Dalam spirit menyambut hari Sumpah Pemuda, rasa tanggung jawab dan cinta terhadap masa depan bangsa PKS menuntut segera atas pengesahan RUU Pornografi dalam rangka komitmen melaksanakan Pancasila, UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, meningkatkan kualitas seni budaya dan moralitas bangsa dalam semangat menghormati bhinneka tunggal ika.

4.Pentingnya mengawasi realisasi pelaksanaan anggaran belanja negara 20% untuk pendidikan nasional agar tidak menjadi lahan korupsi baru yang bertentangan dengan semangat merealisasikan ketentuan UUD itu. KPK dituntut untuk jeli mengawasi hal ini.

5.Mendesak kepada pihak PT Lapindo Brantas untuk lebih bertanggung jawab terhadap korban-korban kasus lumpur Lapindo, dan mendesak Presiden untuk
segera merevisi Keppres tentang perluasan peta daerah terdampak.

6.Pertimbangan Koalisi

• PKS akan memperjuangkan Indonesia Madani yang adil, sejahtera dan bermartabat
• PKS siap berkoalisi dengan berbagai komponen bangsa yang sejalan dengan platform PKS untuk membangun Indonesia.
• PKS akan berkoalisi dengan pihak-pihak yang :
  a.Reformis dan anti korupsi
  b.Sungguh-sungguh berjuang untuk kesejahteraan bangsa
  c.Mampu mengelola Pemerintahan dan Negara secara professional

Sidang pleno Majelis Syuro PKS ke-10 menetapkan kandidat pemimpin Nasional dari kader PKS sebagai berikut :

1. DR. H.M. Hidayat Nur Wahid
2. Ir. H. Tifatul Sembiring
3. DR. H. Salim Segaff Al Jufri
4. H.M. Anis Matta Lc.
5. Prof. DR. H. Irwan Prayitno
6. H. Suharna Surapranata M.T.
7. DR. H. Sohibul Iman MSc.
8. DR. H. Surahman Hidayat, M.A.

Jakarta, 26 Syawal 1429 H / 26 Oktober 2009

Source : http://www.pks.or.id/v2/index.php?op=isi <http://www.pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=6116> &id=6116

Peserta Majelis Syura adalah 99 orang yang merupakan perwakilan dari 33 popinsi di Indonesia.

Teladan PKS dalam pen-Caleg-an

Puji Allah. PK Sejahtera telah memberikan teladan kepada kita bagaimana urusan pencalegan yang berbasis kaderisasi telah melahirkan sebuah proses yang begitu menenangkan tanpa gejolak yang berarti.

Ketika, mereka yang mengajukan diri menjadi CALEG justeru dibuang dari daftar list, dan ketika mereka yang diperintahkan untuk maju sebagai CALEG (baca : dipilih dan diputuskan oleh PK Sejahtera) malah berusaha mengundurkan diri dan tidak menaruh rasa minat pada posisi CALEG, maka tidak akan lagi kita temukan,

1. Mereka yang menghamburkan uang hanya untuk dapat dimasukkan dalam daftar caleg (internal corruption)
2. Mereka yang berusaha mengenalkan diri masing-masing, sehingga lumrah kita lihat dalam satu partai satu area pemilihan setiap nomor urut memiliki poster pribadi sendiri (individiual characteristic)
3. Mereka yang berusaha mengejar nomor urut

Mari kita dukung PK Sejahtera untuk memimpin negeri ini. Partai yang mampu mengelola dirinya sendiri insha Allah akan mampu mengelola institusi yang lebih besar.

————————————————————————————————————
Jumat, 10/10/2008 13:25 WIB

Terlibat Korupsi, Parpol Tetap Masukkan Kadernya Jadi Caleg

M. Rizal Maslan - detikNews

Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan sejumlah nama calon anggota legislatif Pemilu 2009 bermasalah. Hal itu antara lain
partai politik masih memasukkan orang yang bermasalah hukum dalam pencalegan.

“Banyak laporan dari masyarakat yang masuk, mereka sangat ingin berpartisipasi untuk mengkritisi pengumuman daftar caleg sementara (DCS),” kata Koordinator Nasional JPPR Jeirry Sumampow dalam pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Gedung Joeang 45, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2008).

Menurut Jeirry, masukan dari masyarakat ini berupa laporan tentang adanya sejumlah pelanggaran, seperti tindak pidana korupsi. Juga terkait tidak dikenalnya seorang caleg di wilayah daerah pemilihannya serta berstatus PNS.

“Ini mencerminkan bahwa parpol lebih mengutamakan kepentingan elit politik daripada rakyat,” jelas Jeirry.

Dari laporan JPPR ditemukan 27 nama caleg yang bermasalah dalam DCS untuk DPRD 2009. Dari 27 nama itu, 10 di antaranya tercatat sebagai terdakwa dalam berbagai kasus korupsi, 3 orang terlibat pemalsuan ijazah, 3 orang berstatus PNS/BUMN, 2 orang tercatat sebagai caleg ganda dalam satu partai, selebihnya
terlibat kasus penipuan dan narkoba.

JPPR juga menemukan partai politik masih mencalonkan kembali anggota DPR yang diduga terkait korupsi sebagai caleg dalam Pemilu 2009. Tercatat ada 9 orang bermasalah, yaitu 4 orang diantaranya diduga terkait menerima aliran dana dari BI, seperti William Tutuarima (PDIP), Daniel Budi Setiawan (PDIP), Dudhi Makmum Murod (PDIP) dan Sofyan Usman (PPP).

Empat orang DPR yang dicalonkan lagi oleh partainya padahal diduga terkait menerima aliran dana non budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Mereka
adalah Firman Jaya Daely (PDIP), Sabam Sirait (PDIP), Made Urip (PDIP), Mindo Sianipar (PDIP). Serta Trimedya Panjaitan (PDIP) yang diduga menerima
gratifikasi dari sejumlah pengusaha.

Sementara untuk DCS DPR Pemilu 2009 ada 12 caleg yang bermasalah. Mereka antara lain Sukmawati Soekarnoputri dan Agustina Nasution dari PNI Marhaenisme yang diduga memalsukan ijazah. 5 Orang terindikasi masalah caleg ganda seperti Burhanudin Rajagukguk (PPRN), KH Asep Ahmad Maoshul Affandy (PPP), Indra Sahnun Lubis (Partai Hanura), Misnan Siregar (PPNUI) dan Rustam Effendy (PAN).

3 orang terkait kasus korupsi seperti Ircham Abdurrohim (PDP), Mardijo (PDP) dan Azrul Tanjung (PAN). Sisanya, Johan Viktor Malonda (Pakar Pangan) yang
tercatat sebagai PNS di Departemen Pertambangan dan Energi, serta Jafar Haruna (PDIP) yang tercatat sebagai anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur.

(zal/nik)

Source :
http://www.detiknews.com/read/2008/10/10/132503/1018160/10/terlibat-korupsi-parpol-tetap-masukkan-kadernya-jadi-caleg

PKS Watch

Puji Allah, Indonesia masih memiliki secercah harapan bangkitnya kembali negeri sejati dan mandiri oleh para pemuda pemudi berhati suci penuh nurani.

Partai Ke’adilan Sejahtera telah memberikan begitu banyak teladan baru dan seakan unik, khususnya moral berpolitik yang seakan telah dilupakan oleh lingkungannya, padahal sesungguhnya ia biasa saja bagi para pecinta keadilan sejak zaman dahulu kala.